THESIS oleh : KADEK CAHYA SUSILA WIBAWA,SH
ABSTRAKSI
Kebijakan desentralisasi fiskal telah menjadi isu politik dan ekonomi di Indonesia, sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Wacana desentralisasi fiskal muncul sebagai konsekwensi dari adanya perkembangan paradigma otonomi daerah dan bergulirnya era reformasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Semangat ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah demi menunjang pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penelitian thesis ini mencoba mengangkat bagaimana suatu kebijakan desentralisasi fiskal dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah (dalam hal ini studi kasus di Kota Denpasar), sehingga metode pendekatan yang dipakai adalah melihat hukum secara yuridis-sosiologis dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Penelitian ini pertama-tama akan menguraikan bagaimana pemerintah daerah (Pemerintah Kota Denpasar ) mengejawantahkan kebijakan desentralisasi fiscal (khususnya di bidang pajak daerah), kemudian latar belakang apa yang mendasari pengambilan kebijakan pajak daerah tersebut serta peranan kebijakan pajak daerah tersebut di dalam melakukan perubahan sosial (dalam hal ini peranan suatu kebijakan publik terhadap pembangunan ekonomi daerah).
Kata kunci : kebijakan desentralisasi fiskal, pajak daerah, pembangunan ekonomi daerah, Kota Denpasar
Silahkan download file lengkap di sini …
